Bupati Purwakarta Ajak Masyarakat Peduli, Jaga Kualitas Air Waduk Jatiluhur

Bupati Purwakarta Ajak Masyarakat Peduli, Jaga Kualitas Air Waduk Jatiluhur

PURWAKARTA– Keberadaan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat sangat penting karena merupakan sumber air baku dan pengairan sawah. Oleh karena itu, masyarakat Purwakarta harus tetap peduli dan menjaga kualitas air di waduk tersebut, utamanya mengurangi pencemaran.

Demikian dikemukakan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika terkait dengan keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Jatiluhur yang sudah melewati kuota dan menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran.

“Ada dua peraturan bupati (perbup) tentang penertiban KJA. Yang pertama, sesuai dengan kuota. Idealnya ada 4.000, tetapi saat ini jumlah keramba sudah lebih dari 30.000,” ujar Anne usai menerima kunjungan rombongan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas PPSA XXI di Purwakarta, Jabar, Senin (22/10), yang terdiri dari Komjen Pol (Pur) Arif Wachjunadi – Ketua IKAL PPSA Group XXI, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, Lily Wasitova, Caturida Meiwanto Doktoralina, dan AM Putut Prabantoro.

Di samping dua perbub tersebut, jelas Anne, ketika ada teroris yang ditangkap di Jatiluhur, dikeluarkan lagi perbup sesuai dengan arahan dari instansi terkait, termasuk Polda Jabar agar seluruh keramba di waduk dihilangkan.

“Jadi, KJA ditertibkan, karena sudah kelebihan. Pencemaran di sana sudah tak terelakkan lagi. Idealnya 4.000, sekarang sudah 30.000. Berdasarkan kajian Perum Jasa Tirta (PJT) II, kalau overload dan terjadi pencemaran, maka usia waduk akan berkurang,” ujarnya.

Bupati Anne mengakui ada kendala dalam upaya penertiban KJA di Jatiluhur itu. Persoalan utama adalah terkait jumlah petani lokal di sana. Setelah didata, ternyata sekitar 30.000 tambak yang ada disebut milik warga lokal.

“Ini yang akan kami data ulang. Sudah ada satgas yang akan mendata, apakah memang semua milik warga lokal atau sudah ada pengalihan (kepemilikan). Kalau satu warga memiliki 600-800 KJA, itu tidak ideal. Maka, kami akan menerapkan sistem kuota. Sesuai dengan luas Jatiluhur, maka jumlah tambak maksimal hanya 4.000,” ujarnya.

Anne juga mengatakan, pihaknya bersama PJT II tengah mempersiapkan program pengalihan agar warga yang tambaknya dibongkar tetap bisa memiliki penghasilan. Pemkab bersama PJT II telah memiliki program pelatihan dan pemodalan bagi warga lokal pemilik tambak.

“Potensi ekonomi di sekitar Jatiluhur sangat bagus, terutama yang terkait dengan pariwisata. Mereka (warga lokal) akan diberi pelatihan dan modal untuk mengembangkan potensi yang ada. Setiap akhir pekan, pengunjung bisa lebih dari 100.000 orang, sementara kapasitas daya tampung hanya sekitar 15.000,” ujarnya. (*)

Leave a Comment